skkni-bidang-penyuluhan-pertanian

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Pertanian

Liberalisasi ekonomi global (GATT, WTO, European Union, APEC, NAFTA, AFTA dan SAARC) menimbulkan tantangan peningkatan persaingan tenaga   kerja   di pasar kerja yang makin ketat, yang mendorong Indonesia lebih meningkatkan kemampuan profesional sumberdaya manusia di semua sektor pembangunan, termasuk sektor pertanian. Globalisasi pasar kerja akan diwarnai oleh persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja. Dengan demikian pasar kerja ke depan akan lebih terspesialisasi pada bidang-bidang profesi dan kompetensi tertentu.

Di sisi lain, revitalisasi di bidang pertanian ditujukan untuk menjadikan pertanian sebagai tumpuan kekuatan perekonomian nasional. Selain itu, Revitalisasi Pertanian juga dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi penduduk perdesaan, serta mengurangi   kemiskinan.   Revitalisasi   Pertanian   dilaksanakan   melalui pembangunan pertanian yang mengedepankan tumbuhnya usaha-usaha agribisnis, baik di hulu, on-farm, hilir maupun usaha jasa penunjang.

Usaha hulu antara lain meliputi agroindustri benih, bibit, pupuk, pestisida nabati dan alat-alat mesin pertanian. Usaha   on-farm   meliputi   produksi   tanaman   pangan,   hortikultura, perkebunan dan peternakan. Usaha hilir mencakup agroindustri pengolahan hasil, standarisasi, grading, pengemasan, transportasi dan pemasaran. Sedangkan usaha jasa         penunjang   meliputi   perbankan,   perkreditan,   pergudangan,   pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian.

Penyuluhan        pertanian   sebagai   bagian   dari   sistem   pembangunan   pertanian mempunyai kedudukan yang  sangat  strategis dalam  pembangunan sumberdaya manusia  pertanian,  khususnya  pemberdayaan  masyarakat  tani  yang  berada  di willayah pedesaan.  Melalui kegiatan penyuluhan dikembangkan kemampuan dan kemandirian petani dan keluarganya, agar mampu mengelola usahataninya secara produktif, efektif dan efisien, sehingga mempunyai daya saing tinggi yang dicirikan dengan tingginya produktivitas, mutu dan efisiensi usaha.   Mengingat pentingnya peranan dan efektivitas penyuluhan pertanian, implementasi program-program tersebut melibatkan Penyuluh Pertanian yang akan bertindak sebagai pendamping petani dan pelaku agribisnis lainnya yang menjadi sasaran program tersebut.

Penyuluh Pertanian adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem Penyuluhan Pertanian. Fungsi dan peran Penyuluh Pertanian dalam sistem penyuluhan pertanian, yaitu:

  1. Memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha;
  2. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
  3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan  kewirausahaan pelaku utama dan  pelaku usaha;
  4. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan;
  5. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
  6. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, dan
  7. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan.

Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut, menuntut   adanya peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian untuk mewujudkan Penyuluh Pertanian yang profesional.

Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2006  tentang  Sistem  Penyuluhan  Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K) mengisyaratkan  bahwa pekerjaan Penyuluh Pertanian merupakan profesi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyatakan bahwa setiap Penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikat profesi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi Penyuluh.

Dalam  rangka  mengimplementasikan semangat  Undang  Undang  dan  Peraturan Pemerintah    tersebut,    diperlukan    standar    kompetensi    yang    mencerminkan keprofesian seorang Penyuluh Pertanian.  Standar kompetensi tersebut dijabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Pertanian.

selengkapnya dapat diunduh dibawah ini

Download

Leave a reply

WhatsApp WhatsApp us